Bima Arya Minta Dedi Mulyadi Tidak Jalan Sendiri, Harus Libatkan Psikolog dalam Program Siswa Masuk Barak Militer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melibatkan psikolog dan pakar pendidikan dalam program siswa masuk barak militer. Program tersebut menjadi sorotan karena dinilai kontroversial, baik dari segi pelibatan tentara maupun pelabelan siswa sebagai anak nakal. "Para psikolog dan pakar pendidikan perlu ikut dilibatkan agar program ini dimatangkan dengan pendekatan yang tepat," ujar Bima Arya di Bandung Barat, Jumat (8/5/2025). Program yang digagas Pemprov Jawa Barat ini bertujuan menanamkan kedisiplinan kepada siswa yang dianggap memiliki catatan pelanggaran. Namun, menurut Bima, pelaksanaannya perlu pendekatan yang komprehensif agar hasilnya tidak hanya bersifat represif.

Bima menyebut program ini cukup progresif, terutama karena melibatkan tentara dalam pola pendidikan karakter. Namun ia menekankan pentingnya pembentukan disiplin yang tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan. "Program Gubernur Jabar sangat baik sekali apabila melibatkan berbagai kalangan agar konsepnya semakin kuat," sebutnya.

Meski menuai polemik, Kementerian Dalam Negeri memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam kebijakan tersebut. Kepala daerah memiliki hak diskresi untuk merumuskan kebijakan yang dianggap perlu guna menyelesaikan persoalan daerah. "Kepala daerah memiliki diskresi dan kewenangan dalam mengambil kebijakan. Semakin kebijakan itu partisipatif, semakin matang pula hasilnya. Insyaallah, ini akan menjadi kebijakan yang membawa kebaikan," tandasnya.