Menyikapi Sepinya SD Negeri: Antara Merger Sekolah dan Meningkatkan Mutu

Ruang-ruang kelas di sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) kini tak lagi dipenuhi anak-anak. Di berbagai daerah, ada sekolah yang hanya memiliki belasan hingga puluhan siswa, bahkan satu kelas diisi kurang dari 10 anak. Dilansir Kompas.id, kondisi tersebut terjadi di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung. Hanya ada dua murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Di saat yang sama, banyak sekolah dasar swasta justru kebanjiran pendaftar hingga harus menyeleksi calon peserta didik. Fenomena ini mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencari solusi. Salah satu opsi yang mengemuka ialah menggabungkan (merger) sekolah-sekolah negeri yang jumlah siswanya terus menyusut.

Namun, benarkah persoalan utamanya terletak pada banyaknya sekolah? Penyebab SD negeri sepi peminat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan, pemerintah telah memetakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang jumlah siswanya berada di bawah 60 hingga 100 orang. Dari pendataan itu, pemerintah menemukan sedikitnya tiga penyebab utama sekolah negeri kehilangan murid. "Penyebabnya tentu sangat-sangat kompleks, ya, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah," kata Mu'ti di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (4/8/2026).

Faktor kedua berkaitan dengan sejarah pembangunan pendidikan Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto, pemerintah membangun ribuan SD Inpres hingga hampir setiap desa memiliki sekolah dasar. Program tersebut berhasil memperluas akses pendidikan pada masanya. Namun, ketika jumlah anak menurun, banyaknya sekolah justru menyebabkan murid tersebar ke berbagai satuan pendidikan sehingga sebagian SD negeri kekurangan peserta didik. Faktor ketiga adalah perubahan preferensi masyarakat. "Memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda, itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta," kata dia.

Menghadapi kondisi itu, Kemendikdasmen mulai membahas berbagai alternatif bersama Kementerian Dalam Negeri.

Mu'ti mengatakan, penggabungan sekolah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan

Cek Blender Philips HR2106 Putih - Desain Elegan, Pisau Tahan Lama, Mudah Dibersihkan dengan harga Rp225.750. Dapatkan di Shopee sekarang!

Namun, pemerintah menyadari langkah itu tidak sesederhana mengurangi jumlah sekolah. "Masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu dimerger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya dimerger, otomatis gurunya harus dimutasikan juga," ungkapnya. Pemerintah menargetkan keputusan mengenai penanganan sekolah yang jumlah muridnya sangat sedikit dapat diambil sebelum tahun ajaran baru tahun depan.

Bukan sekadar soal angka kelahiran Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai fenomena sekolah negeri yang kehilangan murid sebenarnya bukan persoalan baru. Menurut dia, gejala serupa telah muncul di berbagai negara.

Ia merujuk buku "The Beautiful Tree" karya James Tooley yang menggambarkan berkurangnya murid di sekolah negeri India karena masyarakat mulai mencari alternatif pendidikan yang dianggap lebih baik. "Ini fenomena yang mendekati kejadian saat ini di saat banyak SDN kekurangan murid," ujar Totok kepada Kompas.com, Rabu (5/8/2026).

Menurut Totok, terdapat tiga akar persoalan yang saling berkaitan. Pertama, transisi demografi akibat turunnya angka kelahiran. Kedua, perpindahan penduduk dari desa menuju kawasan perkotaan. Ketiga, perubahan cara pandang orangtua terhadap pendidikan. "Tidak asal 'yang penting sekolah', seperti jaman SD Inpres dulu. Banyak keluarga sekarang lebih selektif dalam memilih sekolah, meskipun kemampuan ekonominya pas-pasan," imbuhnya. Karena itu, menurut Totok, meningkatnya minat terhadap sekolah swasta tidak semata-mata dipengaruhi faktor biaya atau status sekolah, melainkan persepsi masyarakat mengenai kualitas pendidikan yang diterima anak. Merger dinilai bukan obat mujarab Totok mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan merger sekolah sebagai solusi tunggal. Menurut dia, terdapat sejumlah konsekuensi yang harus diperhitungkan. "Penggabungan SD Negeri agar efisien harus dilakukan dengan hati-hati, karena ada efek negatifnya, antara lain ada keluarga yang makin terjauhkan dari sekolah negeri akibat merger tersebut dan nasib guru (tetap ataupun honorer) yang kian terpuruk, karena jam mengajarnya berkurang karena dibagi-bagi dengan guru lainnya saat dilebur," jelas Totok.

Alih-alih hanya mengurangi jumlah sekolah, Totok berpandangan pemerintah seharusnya menjadikan momentum ini untuk meningkatkan mutu sekolah negeri.

Selama sekolah negeri mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, guru yang kompeten, program intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menarik, serta sarana yang memadai, sekolah negeri tetap memiliki peluang besar menjadi pilihan masyarakat.

"Orangtua tetap akan lihat biaya, tetapi buat mereka, kalau ada SD (negeri atau swasta) yang bagus dengan uang sekolah tertentu yang masih bisa mereka bayar (affordable), mereka akan masukkan anaknya ke situ," ujarnya. Karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui program peningkatan serta pembaruan keterampilan, perbaikan fasilitas sekolah, serta inovasi pembelajaran dinilai menjadi pekerjaan rumah yang lebih mendesak dibanding sekadar melakukan penggabungan sekolah. Momentum tingkatkan mutu SD negeri Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani.

Menurut dia, menurunnya jumlah murid di SD negeri tidak dapat dijelaskan hanya oleh penurunan angka kelahiran. "Tetapi juga dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, proses pembelajaran, fasilitas, kepemimpinan sekolah, hingga aksesibilitas," kata Lalu kepada Kompas.com, Rabu.

Ia menilai meningkatnya minat terhadap sekolah swasta menunjukkan masyarakat kini semakin menjadikan mutu pendidikan sebagai pertimbangan utama.

Karena itu, pemerintah perlu memandang fenomena tersebut sebagai momentum memperkuat mutu SD negeri, bukan sekadar persoalan statistik jumlah siswa. Terkait rencana merger sekolah, Komisi X pada prinsipnya tidak menolak selama kebijakan itu didasarkan pada kajian yang objektif dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, menurut Lalu, penggabungan sekolah tidak boleh semata-mata didorong alasan efisiensi anggaran.

"Pemerintah harus memastikan akses belajar siswa tetap terjamin, jarak tempuh tidak semakin memberatkan, hak-hak guru dan tenaga kependidikan terlindungi, serta masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya. Komisi X juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sekolah negeri melalui peningkatan kompetensi guru, pemerataan sarana dan prasarana, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, perbaikan tata kelola, hingga membuka ruang inovasi sesuai kebutuhan masyarakat. "Jika kualitas layanan terus meningkat dan mampu menjawab harapan orang tua, SD negeri akan kembali menjadi pilihan utama tanpa harus bergantung pada kebijakan penggabungan sekolah," tuturnya.

Pada akhirnya, menyusutnya jumlah murid di SD negeri bukan hanya persoalan berkurangnya anak usia sekolah. Fenomena itu juga menjadi cermin berubahnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

Karena itu, bila pemerintah ingin sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama, pekerjaan besarnya bukan hanya mengatur ulang peta sekolah melalui merger. Namun memastikan setiap sekolah negeri mampu menawarkan mutu pendidikan yang membuat orangtua yakin menitipkan masa depan anak-anaknya.