Indonesia Diprediksi Jadi Negara dengan Pertumbuhan Orang Super Kaya Tercepat, Apa Kata Ekonom?

Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya atau ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) tercepat di dunia dalam lima tahun ke depan. Proyeksi tersebut tertuang dalam The Wealth Report 2026 yang dirilis perusahaan konsultan properti global Knight Frank. Dalam laporan itu, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah UHNWI tercepat selama periode 2026-2031. UHNWI sendiri merupakan sebutan bagi individu yang memiliki kekayaan bersih minimal 30 juta dollar AS atau sekitar Rp 536,7 miliar (kurs 26 Juni 2026). Dikutip dari Kompas.com (26/6/2026), Knight Frank memperkirakan jumlah orang super kaya di Indonesia akan meningkat dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Dengan demikian, populasi UHNWI di Tanah Air diproyeksikan tumbuh sekitar 82 persen dalam kurun lima tahun.

Namun, di balik prospek tersebut, ekonom menilai terdapat sinyal lain yang perlu diwaspadai, yakni terus menyusutnya jumlah kelas menengah. Lantas, bagaimana ekonom melihat proyeksi melonjaknya jumlah orang super kaya di tengah terus menyusutnya kelas menengah di Indonesia?

Kelas menengah justru menyusut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai lonjakan jumlah orang super kaya menarik untuk dicermati jika dibaca bersamaan dengan tren penyusutan kelas menengah di Indonesia. "Kalau dua data ini dibaca berdampingan, gambaran yang muncul memang menarik," ujarnya, dikutip dari Kontan, Minggu (28/6/2026). "Di satu sisi, Indonesia diproyeksikan memimpin pertumbuhan orang sangat kaya. Di sisi lain, jumlah kelas menengah justru turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025," tambahnya. Yusuf menambahkan, jika ditarik dalam rentang waktu yang lebih panjang, jumlah kelas menengah di Indonesia telah berkurang sekitar 5,6 juta orang dibandingkan 2016. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kedua fenomena tersebut tidak dapat langsung disimpulkan memiliki hubungan sebab akibat.

Menurut Yusuf, bertambahnya jumlah individu super kaya lebih banyak didorong oleh kenaikan nilai aset seperti saham, kepemilikan usaha, dan properti, bukan karena terjadi perpindahan kekayaan dari kelompok kelas menengah ke kelompok masyarakat paling kaya.

Ia menjelaskan, akar persoalan sebenarnya terletak pada perbedaan sumber pertumbuhan pendapatan.

Pemilik modal memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai aset yang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan para pekerja. "Sementara itu, upah riil di Indonesia justru mengalami penurunan rata-rata sekitar 1,1 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2024. Ketika imbal hasil modal secara konsisten lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan tenaga kerja, kesenjangan akan melebar secara alami," katanya. Yusuf menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonom Thomas Piketty yang menyebut tingkat pengembalian modal (return on capital) cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan kekayaan akan semakin melebar.

Risiko bagi perekonomian Menurut Yusuf, tren tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dinikmati secara merata. "Ekonomi Indonesia memang tetap tumbuh sekitar lima persen, tetapi pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong mobilitas sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tercermin dari membengkaknya jumlah kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah yang diperkirakan mencapai sekitar 142 juta orang pada 2025. Kelompok itu, kata Yusuf, telah keluar dari kemiskinan, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk masuk dan bertahan sebagai kelas menengah. Sebagian di antaranya bahkan merupakan rumah tangga yang mengalami penurunan kelas ekonomi. Yusuf juga menyoroti mulai melemahnya daya tahan konsumsi kelas menengah, yang terlihat dari meningkatnya penggunaan pinjaman daring (online lending) dan pembiayaan melalui pergadaian sepanjang 2025. "Ini menunjukkan bahwa sebagian konsumsi tidak lagi ditopang oleh kenaikan pendapatan, tetapi oleh utang. Dalam jangka pendek konsumsi memang masih terlihat bertahan, tetapi fondasinya menjadi lebih lemah karena dibangun di atas kewajiban pembayaran di masa depan," jelasnya. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, Yusuf memperingatkan akan muncul sejumlah risiko bagi perekonomian nasional.

Pertama, konsumsi domestik berpotensi melemah karena kelas menengah merupakan motor utama permintaan dalam perekonomian. Sementara itu, kelompok super kaya cenderung mengalokasikan tambahan kekayaannya untuk investasi atau aset dibandingkan konsumsi sehari-hari. Kedua, tekanan terhadap fiskal berpotensi meningkat. Menurut Yusuf, kelas menengah merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak. Jika jumlahnya terus menyusut, basis penerimaan negara akan ikut melemah, sementara kebutuhan belanja sosial justru meningkat untuk menopang kelompok masyarakat yang lebih rentan. Ketiga, mobilitas sosial akan semakin sulit. Ketika masyarakat merasa kerja keras tidak lagi cukup untuk meningkatkan taraf hidup, kepercayaan terhadap sistem ekonomi dapat menurun dan dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial maupun kualitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Yusuf menilai tren tersebut juga meningkatkan risiko Indonesia terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Negara berpendapatan menengah tidak bisa naik kelas hanya dengan menambah jumlah miliarder. Yang dibutuhkan adalah kelas menengah yang semakin besar, produktif, dan memiliki daya beli kuat," katanya. Menurut Yusuf, kelompok kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi, investasi sumber daya manusia, inovasi, hingga penerimaan pajak yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.