Dokter Umum Langka di Sejumlah Puskesmas Jateng, Dinkes Temukan Kesenjangan Gaji

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah (Jateng) mengungkap masih ada sejumlah puskesmas di berbagai daerah yang sama sekali belum memiliki dokter umum. Hal tersebut disebabkan distribusi dokter yang tidak merata karena banyak tenaga medis memilih bekerja di kota besar, seperti Semarang, Solo, dan Banyumas. Kepala Dinkes Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan pelayanan di puskesmas yang belum memiliki dokter tetap berlangsung dengan dukungan fasilitas kesehatan lain di wilayah kabupaten atau kota masing-masing. "Puskesmas memang ada beberapa yang tidak ada dokternya, tapi masih bisa di-handle oleh wilayah (kabupaten/kota)," ujar Zulfachmi di Kompleks Gubernur Jateng, dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/6/2026).

Dokter Cukup, Penyebarannya Belum Merata Zulfachmi memaparkan, Jateng memiliki 883 puskesmas dan 370 rumah sakit yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Meski demikian, Dinkes belum mengantongi angka pasti mengenai berapa banyak puskesmas yang hingga kini masih belum memiliki dokter umum. Ia mengakui ketimpangan penempatan tenaga kesehatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat di wilayah terdampak.

"Tapi, itu tentu saja akan mengurangi kualitas layanan," ungkap Zulfachmi. Ia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah dokter umum sebenarnya sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan di Jateng. Persoalan yang belum terselesaikan justru terletak pada distribusi dokter yang masih terkonsentrasi di sejumlah daerah perkotaan. "Jadi, untuk Jawa Tengah, masalahnya sebenarnya bukan dari jumlah, tapi distribusi (dokter). Numpuknya di Semarang, numpuknya di Solo, numpuknya di Banyumas," terang Zulfachmi.

Dinkes Jateng Optimalkan Program Magang Dinkes Jateng juga menemukan kesenjangan pendapatan antara dokter yang bekerja di kota besar dan daerah kecil. Kondisi itu, lanjut dia, menjadi alasan sejumlah daerah terus mengalami kekurangan dokter. "Jadi ibaratnya di mana banyak gula, pasti semutnya banyak. Jadi pasti ada nilai lebih kalau bekerja di kota dibandingkan dengan di daerah," imbuh Zulfachmi.

Untuk mengatasi persoalan yang ada, Dinkes Jateng mengoptimalkan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).

Melalui program itu, dokter yang baru menyelesaikan pendidikan ditempatkan untuk mengisi puskesmas yang belum memiliki dokter umum.

"Di program itu, kita menempatkan dokter-dokter baru lulus untuk mengisi kekosongan itu. Ini sepenuhnya diatur oleh dinas kesehatan kabupaten/kota," kata Zulfachmi. Ia juga optimistis skema internsip akan membantu pemerataan tenaga medis secara bertahap, terutama di daerah pelosok yang masih mengalami kekurangan dokter. Di sisi lain, Dinkes Jateng memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Harapannya penempatan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama lebih seimbang sehingga tidak ada puskesmas yang kelebihan tenaga medis, sementara puskesmas lain kosong.

"Fungsi koordinasi dinas kesehatan provinsi dengan kabupaten/kota itu adalah melakukan evaluasi, monitoring, bagaimana agar supaya semua puskesmas itu terisi," imbuhnya.

"Jangan ada puskesmas A isinya empat dokternya dan ada puskesmas B yang tidak ada dokternya," pungkas Zulfachmi.