Polemik soal pencatatan sejarah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 mencuat di tengah proyek penulisan ulang sejarah nasional yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti kuat atas peristiwa itu dan hanya berdasarkan rumor, menuai kritik dari banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Fadli Zon yang dinilainya keliru dan seolah berupaya menutupi jejak sejarah kelam bangsa. “Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” ujar Lalu, dalam keterangan resminya, Selasa (17/6/2025).
Menurut Lalu, tragedi 1998 adalah luka kemanusiaan yang nyata, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual.
Pengingkaran terhadap peristiwa tersebut, menurut dia, adalah bentuk penghapusan sejarah yang mencederai upaya pemulihan para korban. “Kalau menutupinya, maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan bagi mereka,” kata Lalu.
Dia menegaskan, sejarah Indonesia tidak boleh direduksi oleh narasi tunggal yang ditulis pemerintah demi kepentingan kekuasaan. Komisi X DPR RI, lanjut dia, akan mengawal proyek penulisan ulang sejarah agar tidak menjadi alat manipulasi sejarah. “Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” tegas Lalu.
Reviewed by wongpasar grosir
on
09.59
Rating:
Tidak ada komentar: