Jakarta (beritajatim.com) – Film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang menyoroti skema kecurangan Pemilu 2024 dipublikasikan di YouTube ‘Dirty Vote’ pada Minggu (11/2/2024) siang. Film ini rilis pada pukul 11.39 WIB, sedikit lebih lambat dari jadwal semula.
Film karya Dandhy Laksono yang diluncurkan pada Minggu (11/2/2024) sekitar pukul 11.00 itu bertujuan mengedukasi pemilih seputar kecurangan pemilu.
Alissa Wahid, anak dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengaku percaya dengan isi film ini. “Percaya? Ya iyalah,” tulis Alissa di Twitter pribadinya @AlissaWahid.
Film yang berdurasi hampir 2 jam ini, menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yang menjelaskan bagaimana Pilpres 2024 sudah dirancang untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Ketiga pakar itu adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
Mereka menguraikan secara detail dan logis, bagaimana Pilpres 2024 digelar secara terstruktur, sistematis, dan masif, untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi. Bahkan, skema ini sudah dimulai sebelum tahap pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden ke KPU.
Ketiga ahli hukum ini dikenal sebagai aktivis antikorupsi. Maka dari itu, mereka bersedia berkontribusi dalam pembuatan film dokumenter ini.
“Saya ikut dalam film ini, karena saya ingin orang-orang lebih sadar bahwa ada kecurangan yang sangat besar yang membuat pemilu ini tidak bisa dianggap adil,” ujar Bivitri.
Rekan Bivitri, Zainal Arifin Mochtar mengatakan film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono yang juga pernah membuat film Sexy Killers ini bisa menjadi sebuah tanda peran masyarakat melahirkan sosok seperti Presiden Jokowi.
“Film ini adalah tanda, tagihan. Tanda yang akan kita kenang bahwa kita punya peran penting melahirkan orang yang bernama Jokowi,” kata Zainal.
Sedangkan, Feri Amsari mengharapkan film Dirty Vote ini bisa mengedukasi pemilih dalam situasi pemilu yang sering dimanfaatkan politisi untuk memenangkan kepentingan mereka, dengan mengesampingkan hukum dan etika.
“Film ini diharapkan bisa mengedukasi publik betapa curangnya pemilu kita, dan bagaimana politisi memperdaya publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri.
Selain itu, Film ini juga mengungkap upaya penggunaan kekuasaan yang besar dengan infrastruktur yang lengkap, tanpa malu-malu ditampilkan secara terang-terangan di depan rakyat demi mempertahankan status quo.
Setelah sekitar 5 jam diunggah, film ‘Dirty Vote’ ini sudah ditonton 480.674 kali, dan mendapat ribuan tanggapan dari netizen. Kebanyakan warganet menyatakan kekecewaan mereka atas skema kecurangan pada Pilpres 2024 ini.
Misalnya akun @BagusSatria yang merasa sedih, negara yang dipimpin oleh sosok yang pernah disebut sebagai ‘New Hope’, ternyata merupakan penghancur hukum dan konstitusi. Ia berdoa, negara ini masih mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
“Boleh nangis ga sih? 10thn dipimpin seorang yg pernah disebut sebagai New Hope, tapi negara makin hancur khususnya dibidang hukum dan konstitusi. Ya Allah, lindungilah Rakyat Indonesia,” katanya.
“Semoga Banyak Yang Membuka Mata Setelah Nonton Film Ini,” katanya akun @adhiecreazy2591
“Semoga semuanya Melihat Film Ini, Saya Yakin Semua Rakyat Indonesia pingin Pemimpin Yang Baik dan Bisa Memajukan Indonesia. Berdoa Sebelum Mencoblos Pasangan yg akan di Pilih ( Berdoa sesuai Agama ). PAKAI HATI NURANI SEMOGA PILIHAN KITA YANG TERBAIK,” kata akun @avivreview.
“Ngerasain banget patah hatinya advokat maupun ahli hukum ngeliat sistem diacak-acak untuk kepentingan sepihak. Wajib viral ini, buka mata semua yang masih ngedukung dinasti politik,”
TKN Prabowo-Gibran, tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengkritik film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang menyoroti skema kecurangan Pemilu 2024. Mereka menilai film itu sebagai fitnah dan pelanggaran hukum.
Habiburokhman, Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, menggelar konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu siang, untuk menanggapi film ‘Dirty Vote’. Ia menyebut film itu tidak berdasar dan hanya berisi fitnah.
Ia mengatakan narasi yang dibangun dalam film tersebut bersifat asumtif dan tidak ilmiah.
“Di negara demokrasi, semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah fitnah,” katanya.
Ia juga menuding argumentasi yang disampaikan para pakar sebagai tendensius dan bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ia mengatakan tidak ada klarifikasi atau keterlibatan pihak yang terkait dengan filmnya, seperti pemerintah dan peserta pemilu.
Sebagai contoh, ia menyoroti argumentasi Zainal Arifin Mochtar tentang penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi yang dihubungkan dengan wilayah yang mencakup lebih dari setengah total pemilih. Ia menganggap hal itu tidak logis dan bermotif politis untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Ia mengatakan penunjukan penjabat kepala daerah adalah konsekuensi yang sudah disetujui.
Ia juga menyanggah pernyataan Bivitri Susanti tentang kecurangan luar biasa dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan hal itu tidak berdasar karena tidak ada spesifikasi tindakan curang dan proses hukum yang sudah berjalan.
“Saya merasa ada tendensi, keinginan untuk menurunkan kualitas pemilu dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Kami ingatkan, ketika mereka menyampaikan informasi yang tidak ada dasarnya, lalu mengandung unsur fitnah, maka sudah melanggar hukum,” katanya.
Meski demikian, TKN Prabowo-Gibran belum memutuskan apakah akan mengambil jalur hukum terkait film ‘Dirty Vote’. Mereka akan memberi kesempatan untuk masyarakat menilai maksud di balik film tersebut. Sebab, baik dilaporkan maupun tidak, konsekuensi tetap akan dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam film.
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai temuan yang diungkap dalam film dokumenter tersebut bukan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Menurutnya, film Dirty Vote bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024.
“Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali,” kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
Ia tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua TKN Habiburokhman yang menilai dokumenter itu berisi fitnah. Todung berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan, apalagi hingga melapor ke polisi.
“Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang,” ujar Todung. (ted)
Reviewed by WONGPASAR GROSIR MALANG
on
09.27
Rating:
Tidak ada komentar: