Pentingnya Sensus Ekonomi 2026, dari Ketukan Pintu hingga Data untuk Negeri

Jarum jam hampir menunjukkan pukul 23.00 WIB ketika Yusuf Satria Baskoro (22) kembali mengetuk sebuah pintu rumah di Desa Bantarwaru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Malam sudah larut. Sebagian besar warga mungkin telah beristirahat setelah seharian beraktivitas. Tetapi bagi Yusuf, malam itu pekerjaannya belum selesai. Ia berdiri di depan rumah responden yang sejak selumbari sulit ditemui. Bukan karena warga tersebut menolak didata, melainkan kesibukan yang membuat waktu luangnya baru tersedia menjelang tengah malam. Yusuf datang setelah lebih dulu mendapat persetujuan pemilik rumah melalui pesan WhatsApp. Dua hari sebelumnya, ia mendapatkan nomor responden itu dari anak pemilik rumah saat dikunjungi. Setelah anak tersebut memperoleh izin memberikan nomor sang ayah, Yusuf baru berkontak. Dengan mengenakan atribut rompi hitam, ID Card, dan surat tugas resmi, ia menjelaskan kembali maksud kedatangannya. Responden yang memang ingin berpartisipasi akhirnya bersedia ditemui.

Pendataan pun dimulai. Satu per satu pertanyaan diajukan. Yusuf harus memastikan setiap informasi yang dibutuhkan terisi dengan benar. Tidak terburu-buru, tetapi juga harus tetap memperhatikan waktu karena malam semakin larut. Hingga akhirnya, sekitar pukul 00.00 WIB, proses pendataan selesai. Yusuf berucap, mendatangi warga hingga tengah malam memang bukanlah hal yang ideal. Tetapi, pekerjaan sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 menuntutnya untuk beradaptasi dengan kondisi responden. “Ada calon responden yang kesibukannya luar biasa. Dia kerja berangkat jam 09.00 pagi dan baru pulang tengah malam. Saya lalu menyesuaikan untuk bisa menemuinya," cerita Yusuf saat ditemui Kompas.com, Selasa (28/7/2026). Menurutnya, responden tersebut bukan tidak mau didata. Ia hanya sulit ditemui pada pagi hingga sore hari karena aktivitas pekerjaan. Karena itu, Yusuf berusaha mencari waktu yang memungkinkan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana perjuangan petugas sensus di lapangan. Mereka tidak sekadar datang dari satu rumah ke rumah lain, mengetuk pintu, lalu mengajukan pertanyaan. Ada kalanya mereka harus menunggu. Ada yang harus kembali berkali-kali. Bahkan, ada pula yang harus menyesuaikan waktu dengan kesibukan warga. Fleksibilitas menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas tersebut. Jika responden tidak bisa ditemui pada pagi hari, petugas akan mencoba kembali pada siang atau malam hari. Nomor telepon responden juga dicatat agar janji pertemuan dapat dibuat. Tetapi, tidak semua janji berjalan mulus. Ada responden yang sudah berjanji tetapi kemudian sulit dihubungi. Ada pula rumah yang ternyata malah kosong ketika didatangi. "Kalau mereka enggak bisa pagi atau malam, kami bisa balik lagi. Jadi kami tetap punya planning untuk menjangkau semua," kata Yusuf. Menembus medan, mengejar responden Yusuf merupakan salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 yang bertugas di Desa Bantarwaru dan Desa Kenteng, Banjarnegara. Wilayah tugasnya tidak selalu mudah dijangkau. Sejumlah lokasi sasaran unit pendataan berada di daerah pelosok dengan kondisi geografis yang cukup berat. Rumah atau bangunan usaha tidak semuanya berada dalam satu permukiman yang berdekatan, melainkan tersebar hingga ke wilayah di sekitar tepi Sungai Serayu. Kondisi geografis tersebut membuat waktu perjalanan menjadi salah satu tantangan tersendiri. “Mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar akan menjadi sasaran pendataan. Termasuk keluarga yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan," jelasnya. Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan, seorang petugas ditarget dapat menangani sekitar 400 hingga 600 unit pendataan. Di wilayah yang menjadi tugas Yusuf, komposisi responden juga beragam. Sebagian merupakan pekerja swasta, petani, buruh tani, pengusaha, hingga aparatur sipil negara (ASN). Pendataan terhadap setiap kelompok masyarakat itu membutuhkan pendekatan berbeda. Kepada petani misalnya, ia tidak selalu bisa mendapatkan angka pendapatan secara langsung karena sebagian warga tidak terbiasa menghitung pendapatan dalam satuan bulanan atau tahunan. Ia kemudian melakukan penggalian informasi secara perlahan. Jika seorang petani menyebutkan hasil panen dan jumlah panen dalam setahun, Yusuf dapat membantu menghitung perkiraan pendapatan berdasarkan harga komoditas dan biaya produksi.

Cara serupa dilakukan kepada pelaku usaha lain. Yusuf mengenal istilah probing, yakni menggali informasi secara bertahap tanpa membuat responden merasa sedang diinterogasi. "Probing itu cara meraih data tanpa kita menanyakan secara langsung. Sebagai contoh, untuk pendapatan atau pekerjaan sehari-hari, kita bisa cari data tanpa bertanya secara keras atau langsung," jelasnya. Menurut dia, cara tersebut penting karena tidak semua warga merasa nyaman ketika langsung ditanya mengenai pendapatan, aset, atau kondisi ekonomi keluarganya. Upaya menyesuaikan diri dengan kondisi responden dan medan di lapangan juga menjadi bagian dari keseharian petugas Sensus Ekonomi 2026 lainnya. Hal itu pula yang dialami Akbar Romdhon (23) saat bertugas di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Wilayah pegunungan tersebut berada di ketinggian sekitar 1.150-1.200 mdpl dan berbatasan langsung dengan Pekalongan, sehingga ia harus pula berjibaku dengan kondisi geografis yang menantang. Jarak antardusun yang berjauhan membuat Akbar harus meluangkan waktu lebih untuk menjangkau setiap responden. Medan yang ditempuh pun tak selalu mudah. Beberapa kali ia harus melewati jalan berbatu dan jalur yang masih berupa tanah untuk mencapai lokasi warga yang menjadi sasaran pendataan. Kesibukan warga juga membuat waktu pendataan tak selalu bisa dilakukan pada jam kerja. Akbar beberapa kali harus mendatangi responden pada malam hari setelah mereka selesai bekerja. Bahkan, ia pernah menyambangi responden langsung di kebun untuk memastikan pendataan tetap berjalan. Tak hanya itu, demi menyesuaikan aktivitas warga, petugas memilih datang ke pasar sejak pagi buta untuk menemui responden yang tidak bisa ditemui di rumah. Akbar legawa menjalani berbagai tantangan tersebut karena merupakan bagian dari tugas yang harus dijalani agar seluruh data yang dibutuhkan dapat terkumpul. "Ya tidak masalah, ini kan demi kebaikan masyarakat juga. Data ini diperlukan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah," ujarnya.

Kekhawatiran data berkaitan dengan pajak Tantangan petugas tidak hanya soal medan dan waktu. Mereka juga harus membangun kepercayaan masyarakat. Yusuf bercerita, dari sekitar 15 warga yang sempat mengalami kendala dalam proses pendataan, ada lima orang yang awalnya menolak atau merasa khawatir. Kekhawatiran tersebut salah satunya muncul akibat anggapan bahwa data sensus akan berkaitan dengan pajak. Misinformasi yang beredar di media sosial turut memperkuat kekhawatiran sebagian masyarakat. Ada pelaku usaha yang takut jika informasi mengenai usaha, pendapatan, atau aset yang diberikan kepada petugas nantinya digunakan untuk kepentingan lain. Dalam situasi seperti itu, Yusuf tidak memilih pendekatan konfrontatif. Ia justru berusaha memahami kondisi psikologis warga dan menjelaskan tujuan sensus dengan bahasa yang sederhana. "Kalau saya sendiri pasti bilang, mohon maaf, kehadiran saya di sini yang pertama untuk silaturahmi dan yang kedua untuk melaksanakan hajat pemerintah, yaitu Sensus Ekonomi 2026," kata Yusuf. Ia kemudian menjelaskan sensus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi ekonomi masyarakat. Yusuf juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan penarikan pajak dan tidak dipungut biaya. "Di aplikasi FASIH juga sudah ada informasi bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apa pun," ujarnya. Yusuf bilang, memberikan penjelasan kepada warga merupakan bagian penting dari pekerjaannya. Petugas sensus dari kalangan gen Z tersebut menyadari betul masyarakat memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

Maka dari itu, pendekatan yang digunakan pun tidak bisa disamaratakan. Sebelum mendatangi warga, Yusuf biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua RT atau kepala dusun. Ia mencari tahu kondisi sosial masyarakat setempat, termasuk kebiasaan warga dan waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan pendataan. "Bagaimanapun namanya masyarakat, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita ketahui. Kita tetap harus sopan. Cara probing-nya harus aman, mencari data tanpa menyinggung mereka dan disesuaikan dengan sosial budaya," katanya. Pendekatan perlahan itu membuahkan hasil. Dari lima warga yang sebelumnya khawatir, tiga di antaranya akhirnya bersedia didata setelah diberikan penjelasan dan kesempatan menentukan waktu yang sesuai. Sementara itu, Yusuf tetap melakukan kunjungan ulang terhadap warga yang belum dapat ditemui.

Dalam prosedur pendataan, petugas tidak serta-merta melewati rumah yang belum berhasil ditemui.

Setiap kunjungan dicatat dalam aplikasi. Petugas dapat melakukan kunjungan kembali hingga beberapa kali sebelum akhirnya mencatat status responden sesuai kondisi di lapangan.

Memasuki perasaan warga Yusuf bilang, menjadi petugas sensus juga berarti belajar memahami perasaan orang lain. Ia pernah menemukan warga yang mempertanyakan manfaat pendataan. Ada warga yang merasa selama ini sudah berkali-kali didata, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah.

Dalam situasi seperti itu, Yusuf tidak langsung memberikan penjelasan panjang lebar. Ia memilih masuk ke dalam percakapan warga. "Kalau ingin mendata, kami harus masuk di perasaan orang itu. Dengarkan dulu keresahan atau keluh kesahnya bila memang ada. Kami coba komunikasi dua arah yang diharapkan bisa membuat responden nyaman," ujarnya.

Menurut Yusuf, pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan memaksa atau memberikan penjelasan dengan cara yang terlalu formal.

Petugas Sensus Ekonomi 2026, kata dia, harus bisa membangun rasa percaya terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, sejumlah responden bahkan sampai berinisiatif menunjukkan dokumen pendukung untuk menghindari kesalahan data, seperti berupa slip gaji bagi karyawan atau dokumen terkait aset tanah. Masih ada pintu yang harus diketuk Lebih jauh, Yusuf menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan survei.

Jika survei menggunakan sampel tertentu, sensus bertujuan mencakup seluruh sasaran yang ditetapkan dalam pendataan. Karena itu, petugas harus mendatangi warga secara door to door. Dalam menjalankan tugasnya, Yusuf tidak bekerja sendirian.

Petugas juga berkoordinasi dengan perangkat desa, ketua RT, kepala dusun, serta tokoh masyarakat setempat. Identitas petugas dapat diperiksa oleh masyarakat. Yusuf membawa kartu identitas dan surat tugas, serta mengenakan atribut resmi. Kartu identitas petugas juga dapat dipindai untuk memastikan statusnya telah terverifikasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menangkal misinformasi mengenai pendataan. Sebelum diterjunkan ke lapangan, Yusuf dan petugas lainnya juga mendapatkan pelatihan. Pelatihan berlangsung selama tiga hari. Hari pertama berfokus pada aspek teknis, hari berikutnya mengenai penggunaan aplikasi, sementara pada hari ketiga petugas berlatih melakukan wawancara secara langsung.

Namun, Yusuf mengakui pengalaman di lapangan tetap menjadi guru terbaik. Hingga kini, tugasnya sebagau petugas Sensus Ekonomi 2026 belum sepenuhnya selesai. Ia masih harus kembali mendatangi sejumlah warga yang belum berhasil ditemui dan menyelesaikan pendataan di wilayah tugasnya.

Dengan target yang harus dituntaskan, ia akan kembali berjalan dari satu rumah ke rumah lain di Bantarwaru dan Kenteng. Jika pagi tidak bertemu, ia mencoba siang. Jika siang tidak berhasil, ia membuat janji untuk malam hari. Apabila lokasi sasaran berada di pelosok, ia menyesuaikan waktu perjalanan dengan kondisi medan. Bahkan, jika responden hanya memiliki waktu setelah pulang bekerja, Yusuf bersedia datang ketika malam telah larut.

Baginya, setiap pintu yang diketuk bukan sekadar bagian dari target angka. Di baliknya, ada data yang ingin ia kumpulkan untuk membantu menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Data Sensus Ekonomi 2026 yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya menjadi salah satu pijakan dalam merencanakan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional.

Perjalanan Yusuf, Akbar, dkk pun belum berakhir. Masih ada rumah yang harus didatangi, pelaku usaha yang harus ditemui, dan pendataan yang harus dituntaskan hingga 31 Agustus 2026. Sepuluh tahun sekali, untuk negeri Kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga ditemukan di Kota Solo, Jawa Tengah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketakutan pelaku usaha mengenai kemungkinan data yang diberikan kepada petugas sensus dipakai untuk kepentingan perpajakan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, Ratna Setyowati, mengatakan kekhawatiran tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Menurutnya, berbagai perbincangan di media sosial turut memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Karena itu, BPS Solo terus memberikan penjelasan dan klarifikasi ketika menemukan masyarakat yang masih memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. "Sudah berjalan sebulan ini dan banyaknya kabar di media menjadi salah satu poin tersebarnya kegiatan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun keluarga, dengan kondisi plus minusnya," kata Ratna kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2026). Ia menyebut, BPS telah berupaya menjawab berbagai pertanyaan masyarakat dan memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pendataan wajib pajak.

Ratna menegaskan, data yang dikumpulkan dalam sensus akan dimanfaatkan untuk kepentingan statistik, terutama sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program pembangunan. "Pure untuk kegiatan sensus ini dimanfaatkan atau akan dipergunakan untuk kegiatan perstatistikan, di antaranya untuk bahan evaluasi dan perencanaan program-program yang ada, baik itu di level nasional, provinsi, kota maupun sampai wilayah," jelasnya. Ratna juga menyebut ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah memastikan bahwa data BPS tidak digunakan untuk mendukung pendataan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penjelasan tersebut terus disampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa program pemerintah tidak selalu terus kait-mengait tapi bisa punya tujuan dan fungsi masing-masing. Ratna menjelaskan, Sensus Ekonomi memiliki arti penting karena dilaksanakan setiap 10 tahun. Rentang waktu tersebut membuat perubahan pola kegiatan ekonomi masyarakat perlu kembali dipotret melalui pendataan yang lebih menyeluruh.

Ia menuturkan, perubahan pola konsumsi dan belanja masyarakat dalam satu dekade terakhir sangat signifikan. Terlebih, pandemi Covid-19 turut mempercepat perubahan perilaku masyarakat, termasuk pergeseran aktivitas ekonomi ke ranah digital. "Selama 10 tahun itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan pola konsumsi, pola belanja. Apalagi setelah Covid, banyak hal beralih ke online," ujar Ratna. Perubahan tersebut juga terjadi pada pelaku ekonomi. Karena itu, data ekonomi yang dikumpulkan 10 tahun lalu belum tentu lagi menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap perubahan tersebut dapat dipotret secara lebih utuh. Ratna mencontohkan perkembangan ekonomi kreatif dan munculnya profesi atau kegiatan ekonomi baru seperti konten kreator. Apabila perkembangan tersebut dapat tertangkap dalam data sensus, informasi itu dapat menjadi gambaran bagi pemerintah mengenai arah perubahan ekonomi masyarakat.

Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun program dan menyediakan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. "Kalau datanya tidak tercatat, belum ada, bagaimana pengambil kebijakan akan menyalurkan atau menyediakan program atau fasilitasnya?" kata Ratna. Ia mengakui manfaat Sensus Ekonomi 2026 mungkin tidak dirasakan masyarakat secara langsung dalam waktu singkat.

Meski begitu, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan dan program pembangunan. Karena sensus dilakukan setiap 10 tahun, Ratna menilai pelaksanaan pada 2026 menjadi momentum penting untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi yang lengkap. "Ini momen penting kita bisa mengumpulkan data yang lengkap sehingga dapat memberikan satu gambaran yang utuh untuk beberapa kebijakan atau program yang ada," ujarnya.

Ratna mengingatkan masyarakat bahwa sasaran Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya pelaku usaha yang memiliki toko atau tempat usaha dengan papan nama. Setiap kegiatan usaha menjadi sasaran pendataan, termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dari rumah dan tidak memiliki identitas usaha secara fisik. Ia mencontohkan orang yang menjalankan usaha secara daring dari rumah, dropshipper, hingga masyarakat yang memproduksi makanan dan menitipkannya di tempat lain.

Kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan aktivitas ekonomi yang perlu dicatat dalam sensus. "Yang di dalam rumah tidak ada plangnya, ternyata dia online-an, dropshipper. Kemudian kegiatan-kegiatan yang misalnya jual pisang goreng kemudian dititipkan, itu juga kegiatan ekonomi yang harus ditangkap," ujar dia. Jika pendataan hanya berfokus pada bangunan yang terlihat sebagai tempat usaha, kegiatan ekonomi yang berlangsung dari rumah berpotensi tidak tercatat.

Karena itu, BPS menggunakan metode pendataan secara door to door, baik ke keluarga maupun bangunan usaha.

Petugas akan mendatangi satu per satu untuk memastikan apakah di dalam suatu keluarga atau bangunan terdapat kegiatan usaha yang perlu didata. Dengan pendekatan tersebut, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan usaha yang berkembang di sektor informal maupun ekonomi digital Ngibar dan on the track menuju 31 Agustus Di tengah berbagai tantangan yang terjadi di lapangan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Solo hingga Rabu (29/7/2026) tercatat telah mencapai 59,94 persen. Ratna mengatakan, capaian tersebut berada di atas target nasional yang pada periode yang sama berada di angka sekitar 58 persen. Dengan capaian tersebut, BPS Kota Solo menilai pelaksanaan sensus masih berjalan sesuai jalur untuk mengejar target penyelesaian pada 31 Agustus 2026. "Kami masih on the track. Harapannya ini terus kami jaga dan selalu kami tingkatkan sehingga teman-teman nanti bisa menuntaskan pada 31 Agustus," ujar Ratna.

Ia mengatakan, keberhasilan pelaksanaan sensus bukan hanya bergantung pada petugas atau mitra statistik yang melakukan pendataan di lapangan. Pegawai BPS Kota Surakarta juga ikut mendampingi dan mengontrol proses pendataan untuk memastikan tidak ada kegiatan usaha yang terlewat. Pendampingan dilakukan untuk menjaga cakupan pendataan sekaligus memastikan data yang diperoleh sesuai dengan maksud setiap pertanyaan dalam sensus. "Ini sensus, jadi cakupannya harapannya tidak ada yang terlewat. Kami juga mengharapkan dari data yang dihasilkan nanti koheren dengan data-data yang ada," kata Ratna. Salah satu strategi yang dilakukan BPS Kota Solo untuk memperluas cakupan sensus adalah dengan melaksanakan inovasi Ngibar (Ngisi Bareng). Dalam hal ini, BPS telah dan akan menggelar pendampingan pengisian data Sensus Ekonomi 2026 secara bersama-sama untuk kelompok usaha atau lembaga yang berada di bawah koordinasi instansi maupun asosiasi tertentu. BPS Solo melakukan pendekatan itu karena sebagian usaha besar memiliki kesibukan yang tinggi atau mengalami perubahan dalam sistem pencatatan dan pembukuan. BPS kemudian berkoordinasi dengan dinas maupun asosiasi untuk mengumpulkan pelaku usaha dalam satu forum, baik secara daring maupun luring. Dalam forum tersebut, pelaku usaha dapat mengisi data dengan pendampingan petugas BPS. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan non-respons atau kondisi ketika responden tidak memberikan data yang dibutuhkan. Dengan pengisian bersama, kata Ratna, pelaku usaha dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai pertanyaan dalam sensus dan menyiapkan data yang diperlukan. "Kamis undang, duduk bersama, penjelasannya jelas, mereka sudah menyiapkan datanya. Dalam mengisi pun konsep atau yang dimaui dari pertanyaan ini bisa sesuai," ujarnya. Pendampingan juga tidak berhenti setelah kegiatan pengisian bersama selesai. BPS tetap melakukan tindak lanjut terhadap responden yang belum menyelesaikan pengisian atau belum mengirimkan data. Petugas akan mencari tahu kendala yang dihadapi dan kembali melakukan pendekatan agar proses pendataan dapat diselesaikan. Pendekatan pengisian bersama dilakukan terhadap berbagai sektor usaha dan lembaga di Kota Bengawan. Ratna mencontohkan sektor kesehatan yang dikoordinasikan melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo. Kelompok yang didata antara lain rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, hingga apotek. Dalam salah satu kegiatan pengisian bersama sektor kesehatan, BPS mengumpulkan sekitar 300 pelaku usaha atau lembaga terkait. Selain itu, pendataan dilakukan terhadap satuan pendidikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Solo, mulai dari TK, PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. BPS juga melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga dan perusahaan, termasuk Pegadaian serta beberapa perbankan. Untuk perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang, pendekatan dilakukan melalui kantor area sehingga proses pengisian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendapatkan pendampingan. Menyambut petugas, menyumbang data untuk bangsa Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah. Data hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk perilaku konsumsi masyarakat, kondisi dunia usaha, hingga perubahan struktur ekonomi. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi harus disusun berdasarkan data yang akurat dan mampu merepresentasikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan teknologi saat ini memang memungkinkan pemerintah maupun pelaku usaha memperoleh data secara cepat melalui berbagai sumber. Mulai dari tren di media sosial, indikator pasar saham, hingga data penjualan ritel yang dapat dipantau secara real time. Tetapi, kata Anton, data tersebut belum tentu mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Kalau sensus ekonomi ini, semua kelompok masyarakat, baik mereka yang sudah melek teknologi maupun yang belum, di pedesaan atau tempat terpencil, semua bisa diambil datanya," katanya kepada Kompas.com. Dengan cakupan tersebut, Sensus Ekonomi 2026 dinilai dapat memberikan data yang lebih representatif karena mencakup berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha. Data itu kemudian dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih utuh. Anton mengatakan, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai perilaku konsumsi masyarakat, kondisi bisnis, perkembangan usaha, hingga iklim usaha di Indonesia. Data tersebut juga bisa membantu melihat apakah benar terjadi pelemahan daya beli masyarakat atau justru terdapat perubahan lain dalam struktur perekonomian. "Informasi yang fundamental dan mencerminkan, karena data yang diambil adalah data seluruh masyarakat, baik yang ada di perkotaan, pedesaan maupun tempat terpencil, sudah seharusnya dipergunakan pemerintah di semua level untuk menyusun kebijakan," ujarnya. Ia menilai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kemampuan menangkap perubahan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dalam melihat perubahan struktur ekonomi yang berlangsung dalam periode tertentu. Menurut Anton, perubahan tren ekonomi dapat diamati melalui berbagai data yang tersedia secara cepat. Namun, perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat maupun perilaku produksi pelaku usaha membutuhkan pengamatan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Karena itu, hasil sensus ekonomi dapat menjadi salah satu pijakan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan yang lebih substantif. Anton memberi gambaran bahwa data hasil sensus dapat digunakan untuk membantu pemerintah menentukan wilayah yang menjadi prioritas berbagai program. Contohnya, dalam menetapkan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Begitu pula dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), data mengenai struktur perekonomian suatu wilayah dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan daerah yang membutuhkan penguatan distribusi atau memiliki sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi daerah. "Data-data ini sebenarnya bisa digunakan sehingga pengambilan kebijakan tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi daerahnya," kata Anton. Meski demikian, Anton menilai data sensus ekonomi yang bersifat umum masih perlu diperdalam melalui pengumpulan data yang lebih spesifik. Terlebih, perubahan lanskap bisnis berlangsung sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Ia mencontohkan munculnya ekonomi digital dan gig economy yang membuat batas antara sektor formal dan informal semakin kabur. Pekerja yang bekerja berdasarkan proyek atau secara remote misalnya, tidak selalu mudah dikategorikan menggunakan pendekatan lama. "Ketika landscape bisnis beralih ke digital, beberapa pendekatan lama menjadi tidak relevan. Ini salah satu contoh bahwa ketika satu data tidak bisa melihat perubahan secara langsung, tentu membutuhkan penyesuaian," ujarnya. Karena itu, Anton mendorong pemerintah dan BPS untuk terus menyesuaikan metode pengumpulan data dengan perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah juga dapat menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan pendalaman terhadap data yang diperoleh dari sensus. Di sisi lain, ia menilai partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hasil Sensus Ekonomi 2026. Ia melihat masih terdapat kekhawatiran sebagian masyarakat dan pelaku usaha bahwa data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Anton mengingatkan, kekhawatiran itu perlu dijawab melalui sosialisasi yang lebih baik mengenai penggunaan data sensus dan pentingnya masyarakat memberikan informasi secara benar. Ia berharap masyarakat dapat memberikan data yang sebenarnya ketika petugas sensus datang.

Sebab, data yang akurat pada akhirnya akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. "Saya kira tidak ada masalah untuk kemudian menyampaikan data yang sebenarnya dan kita sambut dengan baik para petugas Sensus Ekonomi 2026," kata Anton.