35 SMP Negeri di Cirebon Belum Penuhi Kuota SPMB, Ratusan Kursi Masih Belum Terisi

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Cirebon masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait belum terpenuhinya kuota peserta didik di sejumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Dari total 80 SMP negeri yang ada, sebanyak 35 sekolah tercatat belum memenuhi daya tampung yang telah ditetapkan. Salah satu sekolah yang menjadi sorotan adalah SMPN 3 Plered. Hingga pertengahan proses penerimaan, sekolah tersebut baru menerima 151 siswa dari total kuota 287 peserta didik. Artinya, masih terdapat lebih dari 130 kursi kosong yang belum terisi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Ronianto, membenarkan kondisi tersebut dan menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penyerapan siswa.

"Iya, memang masih ada beberapa sekolah yang belum memenuhi kuota penerimaan SPMB. Karena itu kami melakukan program optimalisasi keterserapan daya tampung SPMB SMP Negeri Tahun 2026," ujar Ronianto saat diwawancarai, Rabu (8/7/2026) dikutip

Mengapa banyak sekolah belum memenuhi kuota? Fenomena belum terpenuhinya kuota ini terjadi di puluhan SMP negeri, meskipun secara keseluruhan daya tampung telah disiapkan. Selain SMPN 3 Plered, SMPN 2 Babakan juga masih mengalami kekurangan siswa yang cukup signifikan. "Kalau SMPN 2 Babakan kekurangannya sekitar 60 siswa. Sisanya tidak terlalu banyak, paling satu dua atau di angka puluhan," jelas Ronianto. Beberapa faktor diduga memengaruhi kondisi ini, seperti persebaran minat siswa yang tidak merata, preferensi terhadap sekolah tertentu, hingga pilihan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Apa langkah yang dilakukan Disdik Cirebon? Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menerapkan program optimalisasi keterserapan daya tampung. Program ini ditujukan khusus bagi 35 SMP negeri yang masih kekurangan peserta didik. Melalui program ini, sekolah diberikan kesempatan untuk menerima calon siswa yang sebelumnya belum tertampung di sekolah lain pada tahapan SPMB sebelumnya. Program optimalisasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 11 Juli 2026. "Harapannya sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota bisa segera terpenuhi," ucap Ronianto. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan jumlah siswa antar sekolah serta memastikan fasilitas pendidikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Apakah siswa harus masuk sekolah negeri? Ronianto menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kuota sekolah negeri. Prioritas utama adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Pada prinsipnya kami tidak mempermasalahkan anak tersebut sekolah di swasta atau negeri, yang penting sekolah," katanya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa akses pendidikan menjadi hal utama, bukan sekadar status sekolah yang dipilih.

Bagaimana dengan anak yang tidak melanjutkan sekolah? Selain mengatasi kekurangan siswa di SMP negeri, Disdik Kabupaten Cirebon juga melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, sekaligus merumuskan solusi yang tepat agar mereka tetap dapat mengakses pendidikan. "Kami juga tengah menyisir anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah," ujar Ronianto.

Bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah, pemerintah telah menyiapkan alternatif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Di Kabupaten Cirebon, PKBM telah tersebar di seluruh wilayah, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Kalau anak tersebut tidak melanjutkan sekolah, kami sudah siapkan tempat seperti PKBM. Sekarang PKBM sudah tersebar di 40 kecamatan, masing-masing kecamatan ada sekitar dua PKBM," ucap Ronianto.